Memang repot menghadapi sebagian netizen Indonesia yang sepertinya menyalahgunakan peta sebagai alat perjuangan politik ketimbang bantuan navigasi dan informasi.

Selama delapan bulan terakhir, vandalisme bernuansa politik sudah dua kali terjadi: Maret 2025, dengan mengubah batas wilayah negara (yang mungkin gampang diketahui oleh pengurus OSM); dan Agustus 2025 dengan mengganti dua tempat menjadi reservoir.

Target utamanya kalau tidak lain dan tidak bukan kompleks DPR/MPR, khusus untuk Agustus 2025 juga menimpa peta kawasan Polda Metro Jaya (DKI Jakarta). Jika anda punya ketidakpuasan politik di Indonesia, jelas OpenStreetMap bukan tempatnya dan yang anda hadapi adalah dihukum oleh pengurus OpenStreetMap. Mungkin ini satu-satunya vandalisme bernuansa politik di OpenStreetMap.

Jika anda berpolitik, cobalah untuk menulis di media sosial dan jangan bikin repot orang lain.